Pertempuran Melawan Rente: Dahnil dan Babak Baru Sejarah Penyelenggaraan Haji

(Koordinator Forum Guru Besar Indonesia dan Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro Semarang)

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Isu mengenai praktik rente dan mafia dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah panjang penyelenggaraan haji sejak abad ke-19, proses pemberangkatan jamaah; mulai dari masa kolonial, awal republik, hingga era modern, selalu menjadi ruang tarik-menarik antara kepentingan masyarakat, negara, dan kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan dari pengelolaan perjalanan ibadah ini. Ketika reformasi penyelenggaraan haji digulirkan untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan transparan, resistensi dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan segera muncul. Dalam konteks inilah, nama Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran serangan.

Sejarah Singkat Rente Haji di Indonesia

Pada masa Hindia Belanda, pelayaran haji dikendalikan oleh perusahaan kapal Belanda dan perusahaan-perusahaan perantara yang memanfaatkan ketidaktahuan calon jamaah. Biaya perjalanan sering melonjak, sementara keselamatan jamaah tidak menjadi prioritas. Pemerintah kolonial bahkan pernah menetapkan regulasi ketat melalui Ordonnantie op het Toezicht op de Zending naar Mekka (1859) untuk mengendalikan arus jamaah, namun aturan ini justru membuka ruang bagi perantara dan makelar haji yang mengambil keuntungan dari proses perizinan dan transportasi.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk lembaga penyelenggara haji untuk menertibkan proses, namun praktik rente tidak sepenuhnya hilang. Perubahan sistem dari kapal laut ke pesawat pada 1970-an, peningkatan kuota, hingga masuknya biro travel swasta pada era 1990-an semakin memperbesar ruang perantara. Dalam beberapa dekade, muncul apa yang oleh publik disebut sebagai “kartel haji”—jaringan aktor yang memengaruhi distribusi kuota, layanan, hingga penentuan harga.

Dahnil Anzar dan Benturan dengan Struktur Lama

Dalam situasi yang telah berurat akar tersebut, sikap tegas Dahnil Anzar Simanjuntak di Kementerian Haji dan Umrah memunculkan resistensi besar. Informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Dahnil dikenal sebagai figur yang tidak dapat dinegosiasi dalam isu integritas. Ia menolak kompromi dengan broker kuota, pemburu rente, maupun pelaku travel besar yang selama ini memperoleh keuntungan dari celah-celah sistemik.

Nilai dana penyelenggaraan haji yang berkisar antara 18 sampai 20 triliun rupiah menjadi magnet besar bagi kelompok yang selama ini menikmati keuntungan tersebut. Selain itu, ruang manipulasi terbuka pada praktik jual-beli kuota, utak-atik angka keberangkatan, serta berbagai bentuk permainan yang melibatkan oknum-oknum birokrasi dan pelaku usaha. Ketika pola seperti ini terusik, perlawanan pun muncul.

Langkah Dahnil membawa mantan penyidik KPK dan aparat kejaksaan ke lingkungan kementerian membuat sejumlah pihak gelisah. Dalam tradisi birokrasi kita, masuknya aparat integritas sering dibaca sebagai ancaman terhadap status quo. Para pelaku rente haji, baik yang berada di dalam kementerian maupun yang bekerja di luar melalui jaringan travel besar, merasa ruang geraknya makin sempit.

Beberapa politisi disebut tidak nyaman karena tidak mendapatkan ruang manuver terkait kuota atau akses kebijakan. Di antara yang paling marah adalah kelompok mafia haji, jaringan informal tetapi kuat, yang memandang Dahnil sebagai penghalang utama operasional mereka.

Operasi Karakter untuk Menyingkirkan Penghalang

Ketika pengaruh langsung sulit ditembus, pola berikutnya yang sering digunakan dalam sejarah politik Indonesia adalah operasi karakter (character assassination). Berbagai kelompok diduga menggalang aktivis bayaran, membentuk akun-akun anonim di media sosial, serta berupaya mengadu domba Dahnil dengan tokoh-tokoh organisasi besar, termasuk dari lingkaran Muhammadiyah.

Serangan diarahkan tidak hanya pada Dahnil, tetapi juga pada Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Rumusannya sederhana: jika Dahnil dapat disingkirkan, maka benteng pertahanan reformasi haji akan melemah, dan struktur lama akan kembali menguasai kebijakan perhajian.

Pola Tata Kelola: Mengulang Siklus Historis

Jika kita melihat sejarah panjang penyelenggaraan haji sejak era kolonial, pola yang terjadi hari ini sebenarnya mengulang dinamika lama. Setiap upaya penertiban selalu melahirkan resistensi dari kelompok yang kehilangan keuntungan. Ketika pemerintah Daendels menertibkan makelar haji pada 1800-an, mereka melawan. Ketika regulasi baru dibuat pada masa Soeharto untuk menertibkan travel-travel nakal, resistensi juga muncul. Kini, ketika langkah bersih-bersih dilakukan oleh Dahnil, respons historis yang sama kembali terlihat.

Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya siapa pemimpinnya, tetapi konsistensi negara dalam menegakkan tata kelola ibadah haji sebagai pelayanan publik, bukan sebagai arena rente.

Dalam perjalanan kariernya di luar dan di dalam pemerintahan, Dahnil memang dikenal tegas dalam isu integritas. Riwayat perjuangannya menghadapi tekanan bukanlah hal baru. Namun, tantangan kali ini berbeda karena melibatkan jaringan ekonomi dan politik yang selama puluhan tahun mengakar dalam sistem perhajian. Apakah ia mampu melewati badai ini, sejarah yang akan mencatat.

Namun, jika kita membaca pola sejarah penyelenggaraan haji Indonesia dari abad ke-19 hingga kini, maka jelas: setiap reformis akan menghadapi perlawanan dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan. Di sinilah publik harus jeli membedakan antara kritik substantif dan operasi sistematis untuk mempertahankan rente. Sebab dalam konteks hari ini, “penjaga benteng” yang dimaksud para pelaku rente itu adalah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dan seperti dalam sejarah haji Indonesia sebelumnya, masa depan reformasi ditentukan oleh apakah penjaga benteng tersebut dibiarkan berdiri atau dijatuhkan.