Cakung Barat Kembali Dikepung Banjir, Rencana Embung Mandek di Meja Anggaran
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id - Bencana banjir kembali menghantam kawasan permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir menyebabkan luapan air merendam sejumlah rukun warga, memicu keresahan dan kelelahan psikologis masyarakat yang setiap tahun harus menghadapi persoalan serupa.
Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air tidak hanya terjadi di RW 07, tetapi juga meluas ke RW 03, RW 06, dan RW 08. Di beberapa titik, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar satu meter atau setara dengan pinggang orang dewasa, sehingga menghambat aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit.
Warga mengungkapkan, banjir di wilayah tersebut cenderung datang dengan cepat setiap kali hujan turun deras dalam durasi yang cukup lama. Sistem drainase yang dinilai tidak mampu menampung debit air menjadi salah satu faktor yang diduga memperparah kondisi, ditambah dengan minimnya infrastruktur pengendali banjir berskala kawasan.
Situasi ini membuat masyarakat hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran, terutama terkait keselamatan anggota keluarga, anak-anak, serta perlindungan terhadap harta benda. Tidak sedikit warga yang terpaksa mengamankan perabotan rumah tangga ke tempat lebih tinggi untuk menghindari kerusakan.
Ketua RT 002 RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Ahmad Nur, saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru Cakung, Senin (26/1/2026), menyampaikan bahwa banjir kali ini berdampak langsung terhadap sekitar 50 kepala keluarga di wilayahnya.
“Kalau dirata-ratakan, jumlah warga terdampak bisa mencapai sekitar seribuan orang. Setiap hujan deras yang berlangsung lama, air cepat sekali naik. Tingginya hampir satu meter, dan ini jelas membuat warga cemas karena kejadiannya berulang,” ujar Ahmad Nur.
Ia menambahkan, selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir juga berisiko merusak peralatan rumah tangga, khususnya barang elektronik seperti televisi, lemari es, dan peralatan dapur. Menurutnya, banjir di Cakung Barat bukan lagi peristiwa insidental, melainkan persoalan tahunan yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.
Atas kondisi tersebut, Ahmad Nur mewakili warga menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan embung sebagai salah satu solusi pengendalian banjir.
Warga menilai keberadaan embung sangat penting untuk menampung limpasan air hujan berintensitas tinggi sebelum masuk ke kawasan permukiman.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pembangunan embung di wilayah Cakung Barat hingga kini masih berada pada tahap pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta.
Pembahasan tersebut dilakukan oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 yang membidangi sektor pembangunan, meliputi infrastruktur, tata kota, lingkungan hidup, dan perumahan.
Komisi D DPRD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Yuke Yurike memiliki fungsi pengawasan terhadap dinas-dinas teknis, di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Fungsi pengawasan ini diharapkan mampu memastikan pembangunan kota berjalan secara merata, terencana, dan berkelanjutan.
Warga Cakung Barat berharap Komisi D DPRD DKI Jakarta dapat merespons cepat keluhan masyarakat dengan mempercepat pembahasan serta realisasi anggaran pembangunan embung. Menurut warga, langkah tersebut menjadi krusial agar persoalan banjir tidak terus berulang dan menjadi beban kolektif setiap musim hujan tiba.
Di sisi lain, penanganan banjir oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta turut menjadi sorotan. Hingga berita ini disusun, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi resmi terkait langkah penanganan banjir dan rencana pembangunan embung. Namun, upaya tersebut belum memperoleh penjelasan terbuka dari Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika.
Beberapa kali upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler dilaporkan tidak membuahkan hasil. Bahkan, awak media mengaku menerima respons kurang bersahabat hingga nomor kontak diblokir saat mencoba meminta klarifikasi.
Saat dilakukan konfirmasi langsung ke Kantor Dinas SDA DKI Jakarta, pihak keamanan menyampaikan bahwa Kepala Dinas kerap tidak berada di tempat. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan minimnya keterbukaan informasi publik, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang, akurat, dan berbasis fakta, sekaligus membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi kepentingan publik.
Warga Cakung Barat berharap ke depan terbangun sinergi nyata antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dinas teknis, dan media.
Mereka menilai langkah cepat, komunikasi terbuka, serta kebijakan yang berorientasi pada solusi jangka panjang menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, layak huni, dan terbebas dari ancaman banjir di masa mendatang.
