KNPI dan Gerakan Pemuda Nonblok Dukung Indonesia Masuk Board of Peace dengan Catatan Kritis

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis Menyatakan Dukungannya terhadap keputusan pemerintahan prabowo untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian untuk palestina. KNPI melihat Upaya tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen di palestina, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan tersebut

Keberadaan Board of Peace ini menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami kebuntuan alias deadlock struktural, "di mana resolusi PBB tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru menjadi bagian dari masalah". Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki peluang, meski terbatas, untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi menjadi sekadar urusan keamanan Israel semata," kata Tantan yang merupakan Ketua Gerakan Pemuda Non-Blok

Dalam Kacamata Kami, Keputusan ini sebagai opportunity diplomasi, peluang emas untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memengaruhi agenda perdamaian global. namun tentunya juga akan menghadirkan resiko politik luar negeri dan dampak domestik. Untuk itu Ada beberapa catatan kritis yang menjadi fokus KNPI dan Gerakan Pemuda Non-Blok Indonesia dalam menyikapi penerimaan pemerintah indonesia atas undangan Donald Trump di Board of Peace atau Dewan Perdamaian

Pertama, Board of Peace adalah lembaga bentukan Trump yang awalnya didirikan untuk memastikan rekonstruksi Gaza pasca-konflik berjalan dengan baik. Namun dalam rancangan piagam pembentukannya, peran dewan ini ke depannya tampaknya tidak akan terbatas hanya pada wilayah Palestina, melainkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta menjamin perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik”. Dalam pandangan KNPI, ini seperti mendelegitimasi peran PBB sebagai rumah besar masyarakat dunia yang konstitusional, dalam hal ini kami Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Pemuda GNB menyarankan agar pemerintah indonesia mengusulkan pembatasan peran Board of Peace dengan setiap keputusan tetap berada di bawah persetujuan atau koordinasi dengan PBB.

Kedua, Di organisasi itu, Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup kecuali dia mengundurkan diri sukarela atau dinyatakan tidak mampu lagi. Presiden AS penggantinya nanti hanya bisa menunjuk perwakilan negara di organisasi tersebut. Lembaga ini tak ubahnya seperti perusahaan atau korporasi yang ownership nya terletak pada individu. Tentunya ini Adalah hal yang tidak menghormati prinsip kesetaraan antar sesame negara berdaulat

Ketiga, Trump juga menunjuk anggota dewan eksekutif Board of Peace, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Mereka adalah fugur figur kontroversial dan terlibat konflik kepentingan serta sangat pro israel

Keempat, Board of Peace tidak memiliki kerangka hukum yang mengikat, tidak memiliki mekanisme sanksi atau pasukan perdamaian seperti DK PBB, keanggotaan board of peace ini terbatas berdasar undangan ke hanya 60-an negara. Hal ini mendorong kemungkinan besar didominasi kepentingan AS, Israel dan sekutu. Formasi Board of Peace ini akan berisiko membuat Indonesia terlihat condong ke AS atau Bahkan Israel, dan itu akan merugikan diplomasi Indonesia yang "bebas aktif"

Kelima, Dalam perspektif idealisme harapan, keanggotaan  Indonesia bisa menjadi stabilisator, penjembatan atau connector. Tapi idealisme Indonesia menghadapi tantangan berat dan berpotensi akan tertelan oleh lautan spirit kolonialisme dan hegemoni yang dikendalikan Amerika Serikat. Mungkin Indonesia berpikir bisa menjadi penyeimbang balancing power. Tapi kalau pembahasan dan pengambilan keputusannya dilakukan dengan voting, tentunya Indonesia akan kalah

Keenam, keanggotaan Indonesia di Board of Peace harus mengusung spirit bandung dalam ide-ide Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Liga Arab. Mengingat indonesia mendapat amanah mandat pada KTT Gabungan organisasi kerjasama islam dan liga arab di riyadh tahun 2023 untuk menuntaskan perdamaian dipalestina dengan memperhatikan kepentingan negara negara anggota oki, gerakan non blok dan PBB

Ketujuh, Board of Peace meminta negara-negara anggota untuk membayar US$1 miliar (Rp15,7 triliun) di tahun pertama guna memperoleh kursi permanen dalam Board of Peace. Jika tidak membayar, maka keanggotaan hanya berlaku untuk tiga tahun. Dalam hal ini, KNPI menyarankan agar pemerintah bijaksana dalam rencana mengambil keputusan pembayarannya yang di sesuaikan dengan kondisi APBN yang masih defisit dan beban hutang negara yang menggunung. Kalau mendesak tak perlu berkontribusi dahulu dalam aspek finansial dan pembiayaan organisasi. Jangan sampai pemerintah mengambil tambahan hutang baru untuk membayar trilyunan rupiah biaya keanggotaan board of peace

Kedelapan, KNPI berharap bahwa Keanggotaan indonesia di Board of Peace ini jangan mengurangi energi dan spirit diplomasi di forum multilateral yang sudah ada seperti ASEAN, G20, OKI, GNB, BRICS dan PBB,"

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza. Karena keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak hanya berkaitan dengan risiko diplomatik, tetapi juga menyentuh konsistensi ideologis politik luar negeri Indonesia.

Keanggotaan Indonesia di Board of Peace bisa meningkatkan peran diplomasi Indonesia di kancah global, terutama jika menjadi salah satu negara pendiri. Indonesia akan memiliki akses lebih dekat dengan kepentingan AS dan negara lain yang mungkin bergabung. Selain itu, Indonesia melalui Organisasi ini juga bisa menjadi platform tambahan untuk menyuarakan isu perdamaian lain seperti konflik Myanmar dan lainnya. Pungkas Tantan