Presiden LIRA Andi Syafrani Tegaskan “Pemilukada Langsung Harga Mati Sesuai Amanat Konstitusi”
Bogor, wartapembaruan.co.id — Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menegaskan komitmennya dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu ditegaskan langsung oleh Presiden LIRA, Andi Syafrani, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang digelar pada 16–18 Januari 2026 di Aula The Tavia Riverside Hotel, Bogor, Jawa Barat. Dalam forum nasional tersebut, Andi Syafrani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan harga mati dan tidak boleh ditawar karena merupakan amanat konstitusi.
Rakernas II LIRA mengusung tema “Ormas dan Pemerintah: Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional”. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA dari seluruh Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Salah satu yang hadir adalah Bupati LIRA Tapanuli Selatan, Torkis P. HSB, bersama delegasi daerah lainnya.
Dalam ambutannya, Presiden LIRA Andi Syafrani menyampaikan bahwa demokrasi lokal yang sehat hanya dapat terwujud apabila rakyat diberi hak penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Menurutnya, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mutakhir telah menegaskan bahwa pemilukada langsung merupakan amanat konstitusi. “Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah solusi atas persoalan bangsa hari ini, termasuk persoalan ekonomi. Justru partisipasi rakyat harus diperkuat,” tegas Andi Syafrani.
Selain agenda rapat dan perumusan rekomendasi strategis, Rakernas II LIRA juga menjadi momentum konsolidasi organisasi.
Dalam acara ini, DPP LIRA secara resmi mengukuhkan seluruh pimpinan pusat badan otonom LIRA, yakni DPP Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Koperasi LIRA, Brigade LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali.
Keberadaan badan-badan otonom tersebut diharapkan mampu memperluas jaringan gerakan LIRA hingga ke seluruh pelosok Indonesia serta memperkuat advokasi rakyat di berbagai sektor.
Untuk mempererat kebersamaan dan membangun kedekatan emosional antar pengurus, rangkaian kegiatan Rakernas juga diisi dengan kegiatan outbond. Suasana kekeluargaan dan solidaritas antarkader terlihat kuat sepanjang kegiatan berlangsung, mencerminkan semangat kolektif LIRA sebagai organisasi masyarakat sipil.
Rakernas II LIRA juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu mutakhir kebangsaan.
Mereka antara lain Ilham Khoiri (wartawan Harian Kompas), Adi Prayitno (pengamat politik), M. Isnur (Ketua YLBHI), serta Saiful Mujani (Founder SMRC). Para narasumber menyoroti tantangan demokrasi, penegakan hukum, serta pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik.
Acara puncak Rakernas ditutup dengan orasi ilmiah Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dalam pemaparannya, Ace Hasan mengulas persoalan kebangsaan mutakhir dalam perspektif geopolitik global. Ia berharap LIRA dapat menjadi civil society yang kuat, mengingat tidak semua urusan rakyat dapat ditangani oleh pemerintah.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah sebuah keniscayaan dan sangat penting bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Dari Rakernas ini, LIRA menghasilkan sejumlah rekomendasi penting.
Selain menegaskan sikap bahwa pemilukada langsung adalah amanat konstitusi, LIRA juga merekomendasikan penguatan jaringan advokasi rakyat hingga ke struktur organisasi paling bawah. Secara internal, LIRA diminta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial secara lebih maksimal sebagai alat gerakan dan edukasi publik.
Rakernas II LIRA juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap salah satu pengurus LIRA Kalimantan Tengah, Hairil, yang saat ini tengah menjalani proses hukum karena membela rakyat dalam memperjuangkan lahan sawit di Sampit, Kalteng. LIRA secara tegas meminta Pengadilan Negeri Sampit untuk membebaskan Hairil, karena dinilai memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
Sebagai bentuk apresiasi, DPP LIRA memberikan penghargaan kepada sejumlah DPW dan DPD yang dinilai berkontribusi besar dalam pergerakan organisasi, di antaranya DPW LIRA Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, serta DPD Aceh Tenggara, Malang, dan Pekanbaru.
Penghargaan khusus juga diberikan kepada DPD LIRA Simalungun untuk almarhumah Mariani, yang dikenal berdedikasi hingga akhir hayatnya dalam memperjuangkan hak rakyat meski harus menghadapi kriminalisasi.
Sesuai dengan tema Rakernas, LIRA menegaskan harapannya agar pemerintah membuka diri terhadap partisipasi publik secara luas dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional.
“Jangan hanya mendengarkan rakyat secara artifisial dan seremonial belaka,kebersamaan pemerintah dan ormas harus dibangun secara sungguh-sungguh, terlebih di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tidak baik-baik saja,” demikian penegasan LIRA dalam penutup Rakernas.(M.T)
