Aliansi Sumsel Geruduk Kantor KPK, Desak Usut LHKPN Kepala KSOP Palembang
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id — Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Sumatera Selatan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (24/02/2026). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu mengusut dugaan ketidaktransparanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala KSOP Palembang.
Aksi tersebut diwarnai dengan bentangan spanduk dan poster bernada keras. Salah satu poster bahkan memuat tulisan “Diduga KSOP Palembang backing minyak ilegal” dan “Diduga KSOP Palembang banyak makan uang suap”, yang mencerminkan kekecewaan dan kecurigaan massa terhadap integritas pejabat pelabuhan tersebut.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan, transparansi LHKPN merupakan kewajiban mutlak bagi setiap penyelenggara negara. Mereka menilai, ketidakjelasan atau dugaan ketidaksesuaian laporan kekayaan pejabat publik berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Pejabat publik wajib transparan. Kami meminta KPK segera memeriksa dan mengaudit LHKPN Kepala KSOP Palembang. Jika ditemukan kejanggalan, harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegas salah satu orator di lokasi aksi.
Aliansi juga menyoroti dugaan keterkaitan oknum pejabat dengan aktivitas minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Mereka meminta KPK tidak menutup mata terhadap indikasi yang berkembang di tengah masyarakat dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Selain menyampaikan orasi, massa juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan KPK sebagai bentuk laporan resmi masyarakat sipil. Mereka berharap laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi KPK untuk memulai proses klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KSOP Palembang maupun KPK terkait tuntutan tersebut. Namun, tekanan publik yang terus menguat menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi, khususnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara di sektor strategis seperti pelabuhan.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari lembaga terkait.
