Situasi Memanas di Kabupaten Sidoarjo, Isu Retaknya Hubungan Bupati–Wabup Picu Tekanan Publik, DPRD Didesak Bertindak Tegas
SIDOARJO, Wartapembaruan.co.id – Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kian memanas. Isu keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati bukan lagi sekadar bisik-bisik internal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian serius publik. Minimnya klarifikasi resmi dari kedua pucuk pimpinan daerah justru memicu spekulasi dan menimbulkan tanda tanya besar soal stabilitas pemerintahan.
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan menyebut perbedaan pandangan dalam pengambilan kebijakan strategis tidak lagi bersifat biasa, melainkan mulai berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik jika tidak segera disikapi secara terbuka dan profesional.
Sorotan kini mengarah ke DPRD Kabupaten Sidoarjo yang memiliki mandat pengawasan dan fungsi penyeimbang kekuasaan. Namun, lembaga legislatif tersebut justru dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dinamika politik yang berkembang.
Tekanan publik terhadap DPRD semakin menguat setelah Aliansi Laskar Jenggolo yang terdiri dari 11 organisasi masyarakat dan LSM menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi pada 10 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, DPRD dan perwakilan aliansi menandatangani kesepakatan tertulis sebagai komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Namun, hingga kini, implementasi kesepakatan tersebut dinilai belum terlihat secara nyata.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, secara tegas menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi massa mencapai 1.000 orang. Bahkan, ia melontarkan pernyataan simbolik akan “menggembok” kantor DPRD sebagai bentuk protes terhadap lembaga yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal meningkatnya kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif yang dianggap lamban merespons dinamika politik daerah. Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Situasi ini juga menjadi ujian serius bagi kepemimpinan daerah. Publik menuntut transparansi, komunikasi terbuka, dan langkah nyata dari seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak Bupati, Wakil Bupati, maupun DPRD masih terus dilakukan. Sikap terbuka dan klarifikasi resmi dinilai menjadi kunci untuk meredam ketegangan serta mencegah konflik politik berkembang menjadi krisis kepercayaan publik yang lebih luas.
