Larangan Bagikan Produk Pabrikan (Kemasan) di Langgar , Dapur MBG di Desa Sakra Perlu di Evaluasi
Lombok Timur, Wartapembaruan.co.id - NTB | Selama periode Rhamadan dan Hari libur serta cuti maupun tahun baru imlek , program MBG untuk Ibu Hamil dan blaita tetap berjalan sesuai dengan Surat Edaran No 3 Tahun 2026. (16/02/2026)
Seperti yang tertera pada point E nomor 4 bahwa :
- Paket Makanan Kemasan Sehat MBG adalah makanan siap makan program MBG yang diproduksi/diolah dan dilakukan pengemasan di SPPG (wajib menggunakan tote bag dan dikemas oleh SPPG) dengan tetap menerapkan SOP keamanan pangan (pengecekan Masa Kadaluwarsa dan perizinan produk seperti Pangan Industri Rumah Tangga/PIRT) dan kaidah pemenuhan gizi seimbang; *bukan “makanan kemasan” dalam arti produk pabrikan ultra‑processed food (UPF) yang dijadikan menu utama SPPG* menyepakati dengan pihak PIC Sekolah untuk mekanisme pendistribusian MBG pada hari libur sekolah.
Sesuai surat edaran yang melarang Penyaluran Makanan Pabrikan , Media ini menemukan salah satu Dapur Di Desa Sakra menyalurkan Makanan Kemasam Pabrikan Berupa Kacang Kemasan harga seribuan dan roti kemasan pabrikan yang dibagikan di semua posyandu , kader di Desa Sakra.
Atas dasar ini membuktikan bahwa masih ada DAPUR DAPUR MBG membangkang , yang beroperasi melakukan penyaluran Sembarangan , tidak patuh terhadap aturan BGN,terlebih lagi hal ini membuktikan peran Managemen dapur Seakan ASAL CARI UNTUNG dam melupakan prinsip prinsip arahan presiden yang seharusnya melibatkan UMKM ,,
Pengawasan , pengawalan Program MBG dinilai tidak serius dilakukan , terlebih oleh Ahli gizi , KSPPG , KORCAM SPPI,".
Beberapa UMKM Lokal tidak di manfaatkan dapur MBG , berharap agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dapur dapur MBG tak taat aturan dan sembarang , bila perlu di Tutup saja terlebih dugaan dapur dapur yang mencari keuntungan atas perbelanjaan bahan menu pada MBG juga mulai bermunculan , jika benar adanya ditemukan pelanggaran penyalahgunaan keuangan terhadap perbelanjaan bahan menu pelaku UMKM dengan tegas meminta kepada BGN untuk menindaklanjuti persoalan ini,".
