Pengungkapan Korupsi Kepala Daerah, Prestasi Atau Tambahan Sayatan Luka Untuk Rakyat?
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Terhitung sejak dilantik total sudah 3 kepala daerah di Jateng terkena OTT (kab Pati, Kab Pekalongan, kab Cilacap).Mengapa Jateng menjadi pilihannya untuk diusut KPK? Sementara daerah lain yang berpotensi praktik korup juga ada?
Di Pilkada 2024 Jateng dalam kondisi "terpecah belah" dukungan kubu politiknya. Dukungan parpol untuk Cakada ikut terpecah. Semua kepentingan pilkada di Jateng mengalami siklus transaksional.
Ini yang melahirkan cost politik tinggi, dan konsekwensi terberat ada pada kepala daerah terpilih yang masih memiliki utang transaksional pilkada lalu. 2026 menjadi tahun kedua usia pemerintahan daerah, semua sektor "bisnis" sudah tertata sesuai porsi perjanjian transaksional sebelumnya. Pengembalian "hutang" Pilkada memasuki tahun "cuan".
Dibanding Jabar dengan inovasi ala KDM, Jateng yang dipegang Gubernur rasa Solo lebih cenderung mempertahankan confort zone. Nyaris tanpa gebrakan kebijakan kata lain istilah "autopilot"
Pengawasan dan pencegahan praktik korupsi hanya sebatas ritual "Retret Kepala Daerah" yang digelar semi militer februari 2025 lalu. Selanjutnya praktek permainan lama tetap terjadi hanya berganti aktor. Beberapa petahana tinggal melanjutkan modus sebelumnya. Di Jateng permainan berlangsung dalam kemasan rapi untuk menutupi praktik "ugal-ugalan".
Di Jateng kemungkinan tidak berhenti hanya 3 "raja kecil" yang sudah diurus lembaga anti rasuah. Beberapa praktik permainan proyek lokal sudah masuk data base pengusutan di KPK. Perangkat tehnologi mereka mendeteksi aliran dana suap sudah mendekati canggih maksimal.
Kepala daerah yang akan dieksekusi sudah berwujud daftar. Kalaupun ada kepala daerah yang tiba-tiba "insyaf" berhenti melakukan manipulasi proyek, itu tidak lantas "memaafkan" yang telah dilakukan sebelumnya.
Istilah ikan busuk dimulai dari kepalanya berlaku pada praktik korupsi. Daerah akan mengamati, mengikuti hingga meniru apa yang dilakukan di pusat. Tata kelola pemerintahan di pusat yang foya-foya dalam slogan efisensi diadaptasi pula di daerah.
Kasus korupsi di level pusat menginspirasi modus serupa dilakukan di daerah. Persoalan tertangkap atau tidak hanya masalah kelihaian berkelit.
Kalau tidak korup gimana bisa mengembalikan modal politik kekuasaan?
Kalau tidak korup gimana bisa kaya?
Kalau tidak korup berarti bukan Indonesia?
Kesempatan ada, sistem mendukung, relasi jaringan tersedia, prasyarat untuk korup terpenuhi tinggal dilaksanakan secara cantik atau serampangan itu hanya pilhan.
Berita koruptor tercyduk OTT dan pengembalian uang hasil korupsi berjumlah fantastis sesungguhnya bukan prestasi.
Tapi sayatan luka yang kembali ditorehkan di hati rakyat selaku penonton sekaligus korban kerugian praktik korupsi
Penulis : Dahono Prasetyo - Litbang Demokrasi
