MBG Jadi Bancakan? Danramil Muara Enim Dituding Minta Upeti dari Mitra Program Presiden
MUARA ENIM, Wartapembaruan.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden RI diduga tercoreng oleh praktik pungutan liar yang menyeret nama Danramil 404-07/Kota Muara Enim, Kapten Arif Nur Racman.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada 10 Juni 2026, sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Muara Enim mengaku dimintai "jatah" atau setoran rutin setiap bulan oleh oknum Danramil tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, setoran yang diminta disebut bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga lebih, tergantung mitra SPPG yang mengelola dapur program MBG. Bahkan, menurut keterangan beberapa narasumber, permintaan uang tidak hanya dilakukan secara rutin setiap bulan, tetapi juga saat terdapat kepentingan pribadi.
Salah satu pengelola SPPG, insial NM, mengaku bahwa setoran awalnya diambil melalui Babinsa, namun belakangan diambil langsung oleh Danramil. Selain setoran bulanan, ia juga mengaku pernah dimintai bantuan tambahan untuk keperluan pribadi, termasuk saat pelaksanaan acara pernikahan anak yang bersangkutan.
"Kami sebenarnya keberatan, tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana," ungkap salah satu mitra SPPG yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keluhan serupa disampaikan pemilik Ayyara Shahin Catering, mitra SPPG Desa Ujan Mas. Ia mengaku diwajibkan menyiapkan uang sebesar Rp1 juta setiap bulan. Menurutnya, praktik tersebut sangat memberatkan karena di saat yang sama pihaknya harus membayar gaji karyawan dan memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG.
Tak hanya itu, pemilik Catering 5 Putri yang menjadi mitra SPPG Kepur juga mengaku keberatan dengan permintaan setoran bulanan tersebut. Ia mempertanyakan apakah pungutan itu merupakan kebijakan resmi atau hanya untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.
Investigasi juga menemukan dugaan praktik lain yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan. Masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) disebut-sebut dikenakan biaya Rp50 ribu, yang diduga tidak masuk dalam mekanisme resmi dan justru mengalir ke kantong pribadi.
Selain itu, pada tahun 2023, Danramil 404-07/Kota Muara Enim diduga mengajukan proposal bantuan kepada PT Bukit Asam berupa perangkat sound system dan laptop senilai sekitar Rp20 juta dengan alasan untuk kepentingan Koramil. Namun setelah bantuan terealisasi, barang tersebut disebut dibawa ke rumah pribadi dan tidak digunakan sebagaimana tujuan pengajuan.
Praktik dugaan pungli terhadap mitra MBG dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menggerus kualitas layanan program yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Pengamat menilai, jika penyedia makanan dipaksa menyisihkan sebagian anggaran untuk setoran, maka bukan tidak mungkin biaya produksi makanan akan ditekan. Dampaknya, kualitas dan nilai gizi makanan bisa menurun sehingga tujuan utama program MBG menjadi tidak tercapai.
"Korban sesungguhnya adalah anak-anak penerima manfaat. Ketika dana operasional dipotong untuk memenuhi setoran, kualitas makanan yang diberikan berisiko menurun," ujar sumber investigasi.
Seluruh mitra SPPG yang berada di wilayah teritorial Koramil 404-07/Kota Muara Enim disebut telah lama mengeluhkan praktik tersebut dan berharap pimpinan TNI segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam.
Apabila terbukti benar, tindakan meminta setoran kepada mitra program pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar yang mencederai integritas institusi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
