Bandung, Wartapembaruan.co.id - Permasalahan klasik yang muncul di Provinsi Jawa Barat adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan atau penawaran tenaga kerja tidak seimbang dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja.
Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk yang siap kerja. Jabar merupakan salah satu daerah yang jumlah penduduknya cukup banyak. Namun tidak semua penduduk Jabar memiliki pekerjaan, padahal jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan.
"Kondisi itu membuat semakin banyak penduduk yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia maka akan timbul masalah dengan banyaknya pengangguran," ungkap Agus Hanafi Sektetaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ses. Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat di Kantornya, Rabu (7/4/2021) saat menerima sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) pada acara Kunjungan Kerja Jurnalistik ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) milik Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
Agus menjelaskan, secara umum kecenderungan masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan.
Masa pandemi saat ini, masih membawa dampak ke industri di Jabar. Akibatnya, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat masih terus bertambah. Hingga 20 November 2020 jumlahnya mencapai 99.535 orang.
Berdasarkan data Disnakertrans Jabar, jumlah tenaga kerja di Jabar yang dirumahkan pada periode tersebut mencapai 80.151 orang dari 987 perusahaan. "Jumlah tenaga kerja yang di PHK di Jabar selama pandemi, hingga 20 Novemver 2021 mencapai 19.384 orang dari 474 perusahaan," jelas Agus.
Menurut Agus, total jumlah perusahaan terdampak di Jabar selama pandemi hingga periode tersebut berjumlah 2001. Sementara jumlah tenaga kerja atau buruh terdampak mencapai 112.293 orang.
"Sebagian besar yang terdampak adalah sektor tekstil dan produk tekstil (TPT-red) penyumbang terbesar merumahkan karyawan mencapai 41,38 persen. Disusul akomodasi/restoran 23,61 persen dan Manufaktur 16,2 persen," jelasnya.
"TPT juga menjadi sektor terbesar yang melakukan PHK selama pandemi, dengan ontribusinya mencapai 53,33 persen dari seluruh PHK yang terjadi di Jabar pada periode tersebut. Posisi selanjutnya ditempati Manufaktur drngan kontribusi mencapai 23,64 persen. Sementara peringkat ketiga ditempati oleb akomodasi/restoran, dengan kontribusi PHK sebesar 5,67 persen," pungkas Agus. (Azwar)
