JAKARTA, WARTAPEMBARUAN.CO.ID - "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi polemik kita pada hari ini yang dimana kebijakan dan kebutuhan masyarakat tidak sebanding serta sudah terlalu lama masyarakat berkutat dengan pandemi. Sedangkan, kebutuhan masyarakat itu sendiri sangat sulit untuk dipenuhi," tegas Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Pusat, Muhammad Senanatha, di Jakarta, Senin (19/7).
Melihat kondisi yang demikian, lanjut Sena, kami dari beberapa organisasi yang tergabung mengatasnamakan Jakarta Bergerak yang didalamnya terdiri dari HMI Jakpusta, HMI Jakarta Timur, dan SEMMI Jakarta Pusat melakukan aksi unjuk rasa long march dari Cilosasi 17 sampai dengan Istana Negara Republik Indonesia pada hari ini, Senin (19/7).
"Betul adanya SEMMI Cabang Jakarta Pusat bergabung melakukan aksi unjuk rasa tersebut. Namun saya selaku ketua umum belum bisa hadir dalam aksi tersebut dikarenakan masih sedang pemulihan akibat dari serangan sekelompok orang menggunakan senjata tajam sehingga membuat kaki sebelah kanan saya terluka parah," jelasnya.
Mahasiswa dari Universitas Nahdhatul Ulama ini menambahkan jika melihat dari kebijakan PPKM Jawa Bali ditangan Pak Luhut Binsar Panjaitan sungguh sangat kacau, terlebih dengan ucapan membolehkan WNA Asing masuk ke tanah air ditengah pandemi sungguh sangat mengecewakan.
“Maka dengan landasan tersebut SEMMI Cabang Jakarta Pusat dengan penuh kesadaran dan membawa harapan dari masyarakat besar bergabung dengan Aliansi Jakarta Bergerak demi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur sebagai Kordinator PPKM Jawa Bali karena telah gagal dalam hal memberlakukan kebijakan tersebut," tegasnya.
Ia melanjutkan namun sangat disayangkan ketika kita melakukan aksi long march menuju Istana Negara dihadang oleh aparat kita menerima tindakan represif dan salah satu kader SEMMI Jakarta Pusat bernama Amri Loklomin di angkut Ke Polda Metro Jaya beserta belasan kader HMI.
“Dalam kurun waktu 24 jam jika Polda Metro Jaya tidak membebaskan teman-teman dan anggota SEMMI Jakpus, maka kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan UUD 45. Segera hentikan pembungkaman Demokrasi!!!," tutupnya. (Zaki)
