Bitung, Wartapembaruan.co.id - Mafia Pasir Galian (C) Kota Bitung makin menunjukan kekuatannya. Hal itu semakin terlihat jelas setelah kritikan dari pemerhati Kota Bitung "Darma Baginda" pada salah satu Media Online Lokal Sulut yang diberitakan Tanggal 1 November 2021 tak mendapat respon dari pihak terkait, Jum'at (5/11/2021).
Kini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KPK Independen Bitung. Army Rumengan, SE mengatakan, maraknya pertambangan ilegal (Peti) tanpa izin di Kota Bitung karena lemahnya langkah penindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini¹ Polres Bitung.
“Maraknya peti di Kota Bitung bukan karena persoalan tata kelola tambang, melainkan lemahnya penindakan dari pihak terkait,” ucap Ketua DPD KPK Independen.
Tambahnya, tata kelola tambang itu menyangkut perizinan, lain lagi soal lingkungan dan produksinya.
“Nah, soal peti malah keliru kalau bicara ditata dan dikelola. Yang perlu dilakukan adalah penindakan,” tegas Army, sapaan akrabnya.
Ia menilai pemerintah dan pihak terkait bertugas melindungi lingkungan dan masyarakat dari adanya para perusak lingkungan. Apalagi kekayaan alam kota bitung di keruk dan di bawa keluar daerah menggunakan kapal tongkang dan diperjual belikan.
“Dan itu kejahatan yang wajib dihentikan oleh pihak berwenang. Kalau tidak dilakukan penindakan, maka sama halnya membiarkan negara rugi atas penambangan ilegal (pencurian kekayaan negara) dan negara rugi karena lingkungan hancur serta masyarakat menerima imbas dari kerusakan alam", katanya.
Army menilai Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM tidak punya kewenangan mengurusi peti, justru yang berwenang adalah kepolisian karena sudah menyangkut tindak pidana (merusak alam dan mencuri kekayaan negara tanpa izin. (Zulkifli Liputo)
