News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Jamaluddin: Jangan Biarkan Rakyat Teriak untuk Minta Presiden Ambil-Alih MoU Indonesia-Malaysia

Jamaluddin: Jangan Biarkan Rakyat Teriak untuk Minta Presiden Ambil-Alih MoU Indonesia-Malaysia


Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Belum ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan pekerja migran di sektor domestik pada pertemuan di Bali 7-8 Februari lalu menandakan ketidakseriusan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Padahal dengan mempercepat penandatangan MoU maka permasalahan penempatan PMI ke Malaysia yang selama ini digarap para mafia hingga menimbulkan korban jiwa seharusnya sudah tidak ada lagi.

“Indonesia tidal perlu khawatir dalam penandatangan MoU karena semua kendali di tangan Indonesia. Apabila pihak Malaysia tidak menempati isi MoU, Indonesia boleh seketika memoratorium,” tutur Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Jamaluddin Suryahadikusuma melalui rilis, Selasa (8/2/2022).

Menurut Jamal, Kementerian Luar Negeri jangan berdalih pada hal-hal yang tidak prinsip, apalagi mau mencoba mengatur UU negara lain dan mencoba memaksakan UU kita ke Malaysisa. Yang harusnya dilakukan Kemenlu yaitu mencari Win Win Solution, supaya tidak banyak anak kita yang mati karena hanya ingin mencari kehidupan yang lebih layak.

Pemerintah Indonesia, lanjut Jamal, harus segera mengakhiri memberitakan berita-berita yang mencari perhatian negara Malaysia seperti cara anak kecil mau minta permen.

“Sudahlah bapak-bapak kan diplomat ulung. Cara-cara itu kurang tepat lagi karena kita butuh dengan negara Malaysia dan Malaysia juga butuh kepada kita,” tegasnya.

Jamal melihat,  pemerintah malaysia lebih kelihatan dewasa dalam menyelesaikan kepentingan warganya dibanding kita.

B2P3 melihat, kalau MoU masih berlum ditandatangani, maka korban PMI-nya akan lebih banyak berjatuhan. Jika bulan ini tidak bisa selesai berarti Indonesi tidak piawai dalam menegosiakan kepentingan rakyat dan bangsa.

Jamal mengingatkan, pemerintah harus sudah paham bahwa saat ini Indonesia dalam darurat trafficking karena kurang pandainya menyelesaikan hak-hak perlindungan PMI di luar negeri seperti dengan Malaysia.

“Kalau bulan ini tidak selesai, maka saya akan bersurat kepada Presiden Jokowi agar mengambil proses MoU untuk kepentingan rakyat. Kami tahu, presiden akan mengedepankan rakyat dari pada neg-nego atau diplomatik pencitraan oleh oknum pemerintah,” pungkas Jamal seraya menambahkan dirinya masih ada keyakinan bahwa  Kemnaker dan Kemenlu akan segera menyelesaikan semua kepentingan rakyat dari semua sisi. (Azwar)

Tags

Newsletter Signup

Silahkan isi Email anda disini untuk mengikuti berita terbaru dari Warta Pembaruan.