Cirebon, Wartapembaruan.co.id - Dalam rangka membentuk sinergi dan kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, khususnya organisasi keagamaan, apalagi Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, BP2MI merespon sangat baik ikhtiar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah yang berinisiatif membentuk Sahabat Migran Berkemajuan (SaranMu) dan juga melaunching Desa Sadar Perdagangan Orang.
Bertempat di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kedua program unggulan MPM PP Muhammadiyah tersebut diluncurkan sekaligus menggandeng BP2MI untuk mensosialisasikan penempatan prosedural dan berbagai upaya serta tindakan pelindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (12/10/2023).
Dalam kerjasama tersebut, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Brigjend. Pol. I Ketut Suardana, mewakili Kepala BP2MI, menyampaikan berbagai kebijakan dan terobosan layanan yang telah dilakukan BP2MI, khususnya selama 4 tahun terakhir yang memberikan penghormatan dan pemuliaan terhadap para PMI dan keluarganya.
Selain itu, BP2MI masih berupaya untuk terus menekan penempatan nonprosedural dan menguatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan.
"Saya sangat mengapresiasi inisiatif pembentukan "SaranMu" yang dibentuk MPM PP Muhammadiyah, sekaligus Desa Sadar Perdagangan Orang, karena masalah utamanya penempatan ilegal yang tidak kalah penting untuk ditangani adalah di hulunya, di tingkat desa," ucap Ketut Suardana.
Menurut Ketut Suardana, sekarang ini merupakan era kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa sinergi dengan berbagai elemen kebangsaan.
Untuk itu, dirinya bergerak cepat usai dilantik menjadi di Deputi sejak seminggu lalu. Salah satunya bekerja sama dengan PP Muhammadiyah.
Berdasarkan catatannya, ada 4.784.098 jiwa PMI yang berada di luar negeri, dengan tiga terbesar, yaitu Malaysia sekitar 1,3 juta, Taiwan 937 ribu, dan Hongkong 894 ribu.
Masih dalam data yang sama, lanjut Suardana, Provinsi Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbesar dengan 1,094 juta, disusul Jawa Barat 1,058 juta dan Jawa Tengah sebesar 1,044 juta.
Ketut Suardana mengakui banyaknya pekerja migran yang tersebar di luar negeri tidak semata-mata mulus. Sebab, lanjutnya banyak pekerja migran yang kemudian alami masalah mulai dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan fisik dan seksual, penempatan kerja tidak sesuai, hingga tidak mendapatkan bayaran kerja.
Karena itulah, Ketut Suardana melihat masalah ini tidak bisa dikerjakan BP2MI secara sendirian. Ia mengajak sejumlah lembaga, khususnya Muhammadiyah untuk berperan aktif mencegah kejahatan kemanusiaan ini.
Disaat yang sama, Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr. Nurul Yamin mengatakan bahwa "SaranMu" ini merupakan sarana untuk memberikan informasi penempatan prosedural, mencegah TPPO dan juga upaya untuk mendekatkan program-program pemberdayaan masyarakat.
"Saya menyambut baik kerjasama MPM PP Muhammadiyah dengan BP2MI, dan ini menunjukkan komitmen keseriusan pemerintah dalam upaya mencegah TPPO sekaligus mendorong penempatan prosedural" kata Nurul Yamin.
Nurul Yamin mengharapkan SaranMu menjadi mitra strategis BP2MI. Di sisi lain, lanjut Yamin, Muhammadiyah telah menjadikan isu pekerja migran sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan serius. Karena itulah, setelah dibentuk melalui SK MPM PP Muhammadiyah dengan nomor 384/KEP/I.10/L/2023, lalu pihaknya langsung bergerak dan menyebarkan ke 30 cabang Pimpinan Cabang (PC) Muhammadiyah dan Aisiyah di luar negeri.
"Ini bagian strategis, upaya nyata untuk membangun sinergitas pelindungan PMI dengan BP2MI," ucapnya.
SaranMu nantinya, selain mensosialisasikan penempatan PMI prosedural juga memberikan pelatihan sebelum nantinya resmi diberangkatkan. "Selain itu, kami juga memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah korban," tegasnya.
Senada, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin M.T menegaskan bila saat ini terdapat jurusan unik yakni Tasawuf dan Psikoterapi. Program Studi ini menjadi satu-satunya yang dimiliki pihaknya dan belum ada di Universitas Muhammadiyah manapun.
Melalui program studi ini, lanjut Arif, pihak yakin masalah PMI bermasalah akan terselesaikan. Sebab program ini menerapi sejumlah orang sakit mental dan kejiwaan.
Dalam sosialisasi Pencanangan Desa Sadar Perdagangan tersebut, turut mengundang Wawan Fahrudin, M.E, Staf Khusus Kepala BP2MI dan salahsatu pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia, drs. Khaerudin.
"Tanggungjawab pelindungan tidak bisa dibebankan pada BP2MI semata, dan UU No. 18/2017 sudah menegaskan ada tanggungjawab masing-masing pemerintah dari level desa hingga pusat," pungkas Wawan. (Azwar)
.jpg)
