Aliansi Bersatu Geruduk Mapolda Jambi, Desak Usut Dugaan Korupsi DAK Fisik SMK Disdik Provinsi Jambi yang Diduga Libatkan Banyak Pihak
Jambi, Wartapembaruan.co.id — Aroma busuk dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali menyeruak. Kali ini, Aliansi Bersatu Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah turun langsung ke jalan, menggeruduk Mapolda Jambi menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK Tahun 2022 yang dinilai mandek dan sarat kepentingan.
Puluhan massa aksi yang memadati halaman Mapolda Jambi membawa spanduk dan poster kecaman terhadap praktik korupsi di dunia pendidikan. Mereka menilai penegakan hukum dalam kasus DAK SMK di Disdik Provinsi Jambi masih “setengah hati” dan belum menyentuh aktor utama di balik permainan anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Kami tidak mau lagi mendengar alasan klasik! Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada dua tersangka. Kami tahu masih banyak pihak yang ikut menikmati uang haram dari proyek ini!” teriak salah satu orator dengan nada membara.
Dalam surat resmi bernomor 015/BKB/JBI/X/2025, Aliansi Bersatu menegaskan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum:
1. Mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan peralatan praktik DAK Fisik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
2. Menindaklanjuti semua pihak yang diduga terlibat, termasuk lebih dari 20 nama yang disebut ikut menerima aliran dana dari proyek bermasalah tersebut.
3. Menuntut transparansi penuh dalam penanganan kasus Tipikor dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.
Massa menuding penanganan kasus ini terkesan lambat dan tidak transparan. Padahal, proyek DAK Fisik SMK 2022 disebut bernilai miliaran rupiah dan menyangkut kepentingan pendidikan ribuan pelajar di Jambi.
“Ini bukan soal politik, ini soal moral dan keadilan! Kalau aparat tidak berani menegakkan hukum, rakyat yang akan mengambil alih panggung perlawanan di jalanan,” tegas orator lain dengan suara lantang.
Surat aksi ini telah ditembuskan kepada Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, sebagai bentuk penegasan bahwa masyarakat menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji.
Aliansi juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika aparat penegak hukum tidak segera menunjukkan perkembangan nyata dalam penanganan kasus tersebut.
Gelombang tekanan publik ini menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum di Jambi. Masyarakat kini menanti: apakah hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau masih ada keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu?
