FGD Intelkam Polda Jambi: Media Jadi Garda Depan Cegah Aksi Unjuk Rasa Anarkis
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi pers di Provinsi Jambi berkumpul dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Jambi, Kamis (2/10/2025), di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi.
Forum tersebut mengangkat tema “Peran Media Dalam Memitigasi Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis”, sebuah topik yang relevan di tengah dinamika kebebasan berekspresi dan tantangan penyebaran disinformasi di era digital.
FGD ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita, khususnya dalam memperkokoh nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Direktur Ditintelkam Polda Jambi, AKBP S. Bagus Santoso, yang menegaskan pentingnya sinergi antara jurnalis dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Media dan Polri adalah mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Kami berharap pemberitaan yang disampaikan media dapat menyejukkan, edukatif, dan mencegah aksi unjuk rasa berkembang menjadi anarkis,” ujar AKBP Bagus dalam sambutannya.
Turut hadir Kasubdit Sosial Budaya AKBP Ali Sadikin, perwakilan Bidhumas Polda Jambi Kompol Dr. M. Amin Nasution, Kompol Erwandi, serta lebih dari 100 jurnalis dari berbagai organisasi seperti SMSI, JMSI, PWI, IJTI, IWO, AWASI, Fast Respon, dan IWO-I.
Diskusi berjalan interaktif dan penuh antusiasme, dipandu oleh Rahimin, akademisi sekaligus Pemimpin Redaksi makalamnews.id.
Bahas Disinformasi, Framing, dan Keselamatan Jurnalis
Dalam forum tersebut, Mukhtadi Puteranusa, Ketua SMSI Provinsi Jambi sekaligus pengurus PWI Pusat, menegaskan bahwa media memiliki peran sentral dalam mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi saat terjadi aksi massa.
“Disinformasi bisa menjadi pemicu utama tindakan anarkis. Di sinilah media harus hadir sebagai filter dan pendingin situasi,” tegasnya.
Pirma Satria, Pemimpin Redaksi Jambi Ekspres dan Jambiupdate.com, membahas pentingnya framing pemberitaan yang objektif dalam peliputan aksi unjuk rasa, agar tidak memicu persepsi negatif atau memperkeruh keadaan.
Sementara itu, Irwansyah A, Ketua PWI Kota Jambi, menekankan soal profesionalisme wartawan di era digital. Ia mengingatkan agar jurnalis tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan tidak terjebak dalam konten provokatif.
Dari sisi aparat, AKP Suhartono, Kanit I Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, mengungkapkan bagaimana Tim Cyber Polri memantau potensi kerawanan di media sosial dan grup percakapan yang kerap menjadi pemantik isu menjelang aksi unjuk rasa.
“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendeteksi lebih awal potensi penyebaran hoaks atau ajakan provokatif yang bisa memicu kerusuhan,” ungkap Suhartono.
Suara Jurnalis Lapangan: Perlindungan dan Mitigasi Diperlukan
Suasana diskusi makin hidup saat Anton Nugros, jurnalis senior Trans7, berbagi pengalaman pahitnya saat menjadi korban kekerasan ketika meliput unjuk rasa pada tahun 2013.
“Mitigasi risiko dan perlindungan bagi jurnalis di lapangan itu bukan wacana, tapi kebutuhan nyata,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Hasil Diskusi: Empat Poin Utama untuk Sinergi Media dan Polri
Dari hasil FGD, dirumuskan empat poin penting yang menjadi kesimpulan bersama:
1. Disinformasi adalah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan kolaborasi antara media dan aparat.
2. Mitigasi liputan aksi massa perlu diperkuat untuk menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.
3. Profesionalisme dan kode etik jurnalistik wajib dijaga agar media tidak memicu konflik sosial.
4. Media harus menyajikan berita berimbang dan anti-hoaks, demi menciptakan ruang publik yang sehat dan demokratis.
FGD ini menjadi simbol nyata bahwa media bukan hanya pelapor, tetapi juga penjaga stabilitas sosial dan pilar demokrasi yang berdampingan dengan aparat keamanan.
