Desa Tarikan Memanas, Warga Bulat Menolak SK TOL dan Desak Tindakan Tegas Polisi
Jambi, Wartapembaruan.co.id — Ratusan warga Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Muaro Jambi, berkumpul dalam musyawarah desa besar-besaran untuk menyatakan sikap tegas: menolak dan mendesak pembatalan SK TOL 358/1992 dan SK TOL 13/1997 yang selama ini diduga dijadikan dasar oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli) dan pemortalan jalan desa.
Musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, perangkat desa, BPD, ulama, cendekiawan, tetua adat, dan warga ini merupakan puncak dari kasus 6 tahun yang tak kunjung selesai, terkait dugaan pungli dan klaim lahan oleh oknum berinisial A.S dan kelompoknya.
Kepala Desa Tarikan, Datuk Kades Amin, menyampaikan instruksi tegas kepada warganya:
“Kami menolak penggunaan SK TOL itu oleh oknum yang memungut uang jalan bertahun-tahun.
Warga saya sudah muak! Kami minta Polda Jambi segera proses laporan masyarakat.
Mereka juga memakai SK itu untuk memanen sawit di wilayah yang sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum, karena sudah kalah di MA dan PK.”
Ia juga meminta Presiden Prabowo serta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut SK TOL 358 dan SK TOL 13, karena diduga telah menjadi alat mafia tanah yang meresahkan masyarakat.
Warga mendesak kepolisian bertindak cepat.
“Tangkap A.S! Ulahnya membuat desa tidak kondusif dan memicu premanisme,” tegas Kades Amin.
Suwardi, warga yang berani melapor ke Polda Jambi, mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Kami sudah lama dizalimi pungli. Terima kasih kepada Kades Amin yang mempertemukan kami.
Kami berharap Kapolda Jambi dan Kapolri mendengar suara kami. Ini untuk keselamatan Desa Tarikan.”
Kades Amin dalam pernyataannya kepada wartawan meminta agar penyidik, Polda Jambi, dan pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas agar konflik tidak semakin melebar.
“Kami hanya ingin ketenangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Desa Tarikan.”
Dengan sikap bulat warga, Desa Tarikan kini menunggu langkah tegas aparat dan pemerintah untuk menghentikan pungli, membasmi premanisme, dan membatalkan SK yang dianggap menjadi akar persoalan.
