Pengaspalan Jalan Nasional Sorong, Klamono Saat Hujan Disorot, PPK BBPJN 2 Bungkam
SORONG, Wartapembaruan.co.id — Proyek pengaspalan jalan nasional Sorong–Klamono kembali menuai sorotan tajam. Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan setelah kontraktor kedapatan tetap menghampar aspal di tengah hujan di kawasan Kilometer 14, Kota Sorong.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan proses penghamparan aspal dilakukan ketika kondisi jalan masih basah dan licin. Metode kerja ini dinilai jauh dari standar teknis dan terkesan asal jadi, sehingga memicu kekhawatiran tentang ketahanan jalan.
“Baru diaspal sudah bergelombang. Kalau dibiarkan begini, sebentar saja rusak,” ujar seorang pengendara yang kesal melihat kualitas pekerjaan tersebut.
Secara teknis, pengaspalan pada kondisi basah jelas tidak dianjurkan. Air dapat menghambat daya rekat antara aspal dan permukaan jalan sehingga lapisan mudah terkelupas, cepat rusak, dan memperpendek umur layanan. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena penggunaan anggaran tidak menghasilkan kualitas sesuai standar.
Saat dikonfirmasi, Andi selaku penanggung jawab lapangan dari pihak kontraktor mengakui bahwa pekerjaan berlangsung saat hujan turun. “Sementara kerja tiba-tiba hujan, jadi kita habiskan material yang sudah terlanjur di finisher. Setelah itu tidak lanjut sampai hujan reda,” tulisnya via WhatsApp.
Namun, temuan wartawan bertolak belakang. Beberapa pekerja tetap terlihat mengoperasikan alat berat dan meratakan aspal meski hujan ringan masih mengguyur. Dugaan bahwa kontraktor lebih mengejar target waktu daripada mutu pekerjaan pun semakin menguat.
Masyarakat menilai lemahnya pengawasan dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai faktor utama buruknya kualitas pekerjaan. “Kalau pengawas ada dan tegas, pasti bisa dihentikan saat hujan. Tapi ini seperti dibiarkan,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Lebih disayangkan lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN 2, Purwono—yang bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut—tidak merespons meski telah dihubungi berulang kali. Diamnya PPK membuat publik kian curiga bahwa pengawasan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah pemerhati infrastruktur di Sorong menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap kontraktor pelaksana. “Kalau dibiarkan, uang negara terancam terbuang percuma karena pekerjaan yang tidak memenuhi standar,” tegas salah satu aktivis.
Masyarakat mendesak Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengerjaan seluruh titik pengaspalan di ruas Sorong–Klamono. Mereka menilai langkah itu penting untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
“Jangan tunggu jalan rusak baru ribut. Ini uang rakyat, harus dikerjakan dengan benar,” tegas seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, PPK Purwono belum memberikan tanggapan meski dihubungi melalui pesan WhatsApp.
