Pengadilan Tinggi Jakarta Teguhkan Integritas dan Kinerja Melalui Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Tahun 2026
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menandai dimulainya pelaksanaan program kerja Tahun 2026 dengan menyelenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ansyahrul Pengadilan Tinggi Jakarta dan diikuti oleh seluruh unsur aparatur peradilan di lingkungan PT Jakarta,(Selasa, 13 Januari 2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Hakim Yustisial, Ketua Pengadilan Negeri se-Jakarta, Panitera, Sekretaris, pejabat struktural kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera pengganti, pejabat fungsional, pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pramubakti. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap integritas dan kinerja tidak hanya dibebankan pada pimpinan, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh aparatur peradilan.
Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai bentuk pernyataan resmi dan terbuka bahwa setiap aparatur bersedia menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, jujur, serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam konteks kelembagaan, langkah ini menjadi instrumen pengikat antara target kinerja yang ditetapkan dengan kewajiban moral dan administratif para pejabat serta pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Selain itu, deklarasi Komitmen Bersama yang disampaikan secara serentak menegaskan tekad seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam komitmen tersebut, para aparatur menyatakan kesediaan untuk menjaga integritas pribadi dan institusi, sekaligus menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktik penyuapan yang berpotensi merusak marwah peradilan.
Dari perspektif tata kelola, kegiatan ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menuntut perubahan budaya kerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Meski demikian, penandatanganan pakta dan komitmen pada dasarnya merupakan titik awal, bukan tujuan akhir. Implementasi nyata di lapangan menjadi indikator utama apakah nilai-nilai integritas dan profesionalisme benar-benar terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pimpinan dan seluruh aparatur dalam menerjemahkan komitmen tertulis ke dalam tindakan konkret, baik dalam pengelolaan perkara, pelayanan publik, maupun administrasi peradilan.
Melalui momentum awal tahun ini, Pengadilan Tinggi Jakarta menegaskan arah kebijakan kelembagaannya pada Tahun 2026, yakni memperkuat kinerja organisasi, menjaga kepercayaan publik, dan mendorong terwujudnya peradilan yang modern, bersih, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan komitmen kolektif yang telah dideklarasikan, publik diharapkan dapat melihat peningkatan nyata dalam kualitas layanan dan integritas lembaga peradilan di ibu kota.
(Alred)
