Warga Barus Pertanyakan, Apakah Barus Tidak Masuk Kabupaten Tapanuli Tangah Sehingga Bupati Tidak Perdulikan Kami
Tapanuli Tengah, wartapembaruan.co.id - Warga Kecamatan Barus Tidak Masuk Tapanuli Tengah dan wilayah sekitarnya mempertanyakan kepedulian Bupati Tapanuli Tengah terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan abrasi. Hingga kini, warga mengaku belum pernah melihat kehadiran langsung Bupati di lokasi bencana, baik untuk menyapa, bersalaman, maupun mendengar langsung keluhan para korban."Jumat, (2/1/2026).
Sejumlah wilayah yang selama ini dikenal rawan dan berulang kali dilanda bencana antara lain Pasar Barus, Pasar Trandam, Kinali, Aek Dakka, Kampung Mudik, serta beberapa desa di bantaran Sungai Aek Sirahar. Akibat bencana tersebut, rumah warga hanyut terbawa arus, lahan pertanian rusak, dan aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh.
Ironisnya, di tengah penantian masyarakat akan kehadiran pemimpin daerah, mantan Bupati Tapanuli Tengah justru kembali turun langsung ke lapangan. Pada hari ini, mantan Bupati menurunkan sebanyak 13 unit alat berat untuk melakukan normalisasi aliran Sungai Aek Sirahar. Langkah tersebut dinilai warga sebagai tindakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat Barus. Mereka menilai wilayah mereka seolah tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah, meskipun bencana terus berulang dan dampaknya semakin meluas.
Warga berharap Bupati Tapanuli Tengah segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat terdampak, sekaligus membuktikan kehadiran pemimpin yang mengayomi dan berpihak kepada rakyat kecil.
Bahkan, dengan nada kecewa, sebagian warga menyuarakan aspirasi agar wilayah Barus dan sekitarnya dipertimbangkan untuk berpisah dari Kabupaten Tapanuli Tengah, apabila dianggap terlalu jauh dan berat dijangkau dari pusat pemerintahan. Mereka menginginkan pemimpin daerah yang senantiasa hadir dan responsif terhadap penderitaan rakyatnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya bantuan yang diterima hingga saat ini, baik berupa logistik, perbaikan infrastruktur, maupun program penanganan jangka panjang bagi daerah rawan bencana.(M.T)
