News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Haris Rusly Moti: Segera Periksa Mentan, Diduga Terlibat Skandal Impor Pangan

Haris Rusly Moti: Segera Periksa Mentan, Diduga Terlibat Skandal Impor Pangan


JAKARTA, Wartapembaruan.co.id
- Terungkapnya impor beras atas perintah Menko Ekonomi dan Menteri Perdagangan yang dilaporkan oleh Kepala Bulog, Budi Waseso mencerminkan praktek skandal importasi bahan pangan yang bertentangan dengan perintah Presiden Joko Widodo dan merugikan petani. Untuk menelusuri lebih dalam, pihak yang berwajib perlu segera memeriksa Menteri Pertanian,  Syahrul Yasin Limpo karena diduga terlibat dalam skandal importasi bahan pangan yang lebih besar lagi. Demikian Haris Rusly Moti kepada Pers di Jakarta, Kamis (25/3).

"Ada laporan dugaan keterlibatan Menteri Pertanian,  Syahrul Yasin Limpo dalam skandal impor pangan. Untuk itu KPK dan semua lambaga hukum perlu segera memeriksa Mentan. Agar Presiden tahu siapa saja bawahannya yang terlibat dalam skandal ini. Jangan sampai di depan presiden nurut-nurut, setelah balik badan semua mensabotase kebijakan presiden," tegas Pemrakarsa Poros Kebersamaan Nasional.

Haris Rusly Moti menjelaskan semua skandal importasi bertujuan mengumpulkan dana untuk kepentingan partai-partai demi politik 2024. Praktek mafia ini sangat merugikan keuangan negara dan petani Indonesia.

"Jadi pak presiden, jangan puas diri percaya pada para menteri yang pintar nggih nggih kepanggih, setelah itu di belakang mensabot atau menyelewengkan perintah," ujar Ketua Petisi 28 ini.

Ia menjelaskan, sudah menjadi modus, importasi selama ini adalah untuk mengisi keuangan partai-partai politik yang punya kursi menteri.

"Maka tidak akan pernah bisa presiden mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang sering disampaikan selama ini, selama power sharing kekuasaan kepada partai-partai hanya bertujuan untuk membobol keuangan negara," ujarnya.

Untuk itu ia menegaskan agar praktek power sharing yang merugikan rakyat, bangsa dan negara dan hanya menguntungkan elit partai politik diakhiri.

"Untuk sistim ini harus diakhiri dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 produk revolusi 1945 yang sejati bertujuan memakmurkan rakyat," tegasnya. (*) 


Tags

Newsletter Signup

Silahkan isi Email anda disini untuk mengikuti berita terbaru dari Warta Pembaruan.

Posting Komentar