Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipercaya menjadi Ketua Indonesia - Korea Network (IKN), yaitu wadah berkumpulnya 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan untuk membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ini mengingat dari kebutuhan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai Rp 466 triliun, APBN hanya mengalokasikan sebesar Rp 89,4 triliun atau sekitar 19,2 persen.
"Sisanya sekitar Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Pihaknya membuka kesempatan investor untuk terlibat, sekaligus mengurangi beban negara. Indonesia - Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN) akan membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya di bidang pengembangan, konstruksi, dan finansial.
Sebelumnya, Ketua MPR RI telah bertemu dengan perwakilan Indonesia - Korea Networking, di Jakarta, Senin (3/5/2021).
Bambang Soesatyo menjelaskan, salah satu anggota IKN adalah National Agency for Administrative Construction (NACC), sebuah organisasi di bawah naungan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan. Organisasi ini telah berpengalaman dalam proses pemindahan kementerian dan lembaga negara Korea Selatan dari Seoul ke Sejong. Dia menilai pengalaman ini sangat diperlukan bagi Indonesia.
"Di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Korea Selatan di Busan, Korea Selatan pada November 2019, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tawaran kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in agar pelaku usaha Korea Selatan terlibat dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara,” kata Ketua MPR RI.
Kerja sama teknis antara Indonesia - Korea Selatan tersebut, menurutnya, dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea Selatan.
Ia menambahkan, tiga tenaga ahli Korea Selatan yang berpengalaman dalam pembangunan Kota Sejong telah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Februari 2020 silam.
"Saat ini dibutuhkan revitalisasi sistem kerja sama agar Indonesia - Korea Network bisa berfungsi maksimal. Sehingga bisa memudahkan Indonesia mewujudkan Ibu Kota Negara yang bersifat smart city, inclusive city, dan sustainable city," katanya. (yss)
