News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

DPR Dukung Indonesia Minta Bantuan Negara Lain Atasi Penyebaran Covid-19

DPR Dukung Indonesia Minta Bantuan Negara Lain Atasi Penyebaran Covid-19

Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk meminta bantuan negara lain untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kasus positif Covid-19 dalam satu pekan terakhir ini. Hari Selasa (6/7/2021), jumlah kasus positif bertambah sebanyak 31.189 orang.

Menurut Bobby, Pemerintah sudah benar dengan rencana cadangan penanganan Covid-19 andai infrastruktur kesehatan publik sudah melebihi kapasitas. Dikemukakan, selain meminta bantuan negara lain, kemampuan militer Indonesia juga harus dimaksimalkan untuk membantu menangani pandemi.

Sebelumnya Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Pemerintah menyatakan siap meminta bantuan kepada negara lain andai kasus konfirmasi Covid-19 menembus 50 ribu sehari.

"Kami dukung langkah-langkah penanganan Covid-19 di saat darurat ini. Tantangan utama adalah penegakan disiplin masyarakat, yang memang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan skema karantina total atau lockdown, karena pertimbangan-pertimbangan lain, seperti kemampuan fiskal," kata Bobby Adhityo Rizaldi yang juga Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Langkah pertama saat ini, katanya, harus mengoptimalkan kemampuan militer Indonesia, baik dari sarana kesehatan berupa 110 RS militer di seluruh Indonesia dan mendirikan fasilitas kesehatan darurat, serta dalam penegakan disiplin public, sekiranya aparat penegak hukum sipil tidak lagi efektif.

Namun rencana meminta bantuan kepada negara lain bisa dihindari seandainya masyarakat aktif berpartisipasi dalam PPKM darurat hingga 20 Juli. Ia berharap masyarakat mendukung pemerintah dengan membantu mengingatkan lingkungan terdekat untuk bisa bertahan tidak ke luar rumah serta bersinergi dan membantu warga yang terdampak ekonominya karena PPKM darurat.

"Kami dukung pemerintah memberlakukan darurat sipil medis atau martial law medical, untuk penegakan disiplin publik oleh otoritas militer apabila masih banyak kasus terjadi karena abai terhadap PPKM Darurat," kata Bobby Adhityo.

Menurutnya, darurat sipil medis jika diberlakukan akan dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo, dan penanganan kedisplinan masyarakat di lapangan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh militer.

"Darurat sipil medis dikomandoi oleh Presiden dan kabinetnya. Penanganan di lapangan semua kapabilitas militer bisa diakses publik, dan militer berada di garis depan dalam penegakan disiplin publik, serta didukung aparat penegak hukum sipil," katanya.

Sebelumnya Pemerintah menyatakan telah menyiapkan skenario kasus terburuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Skenario ini diterapkan jika tambahan kasus per hari lebih dari 50 ribu.

"Sekarang kami sudah buat skenario bagaimana kalau kasus ini menjadi 40 ribu per hari. Jadi kita sudah hitung worst-case scenario, lebih dari 40 ribu. Bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, semua sudah kami hitung," kata Luhut Pandjaitan dalam keterangan pers virtual, Senin (6/7/2021).

Ia menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menyiapkan ruang ICU darurat di Asrama Haji Pondok Gede yang dapat menampung lebih dari 800 pasien. Luhut juga menyebut TNI-Polri juga sudah menggelar rumah sakit-rumah sakit darurat di Jakarta dan Surabaya.

“Indonesia sampai saat ini bisa mengatasi masalah. Jadi semua kekuatan saya kira kita akan kerahkan. Jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia tidak bisa mengatasi masalah,” kata Luhut Panjaitan. Ia juga menyebut negara Singapura dan Tiongkok, apabila Indonesia membutuhkan bantuan negara lain.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, bisa saja pemerintah meminta bantuan negara lain dalam skenario terburuk penanganan Covid-19 apabila penambahan hariab kasus positif mencapai jumlah 50.000. Menurutnya, tidak ada masalah meminta bantuan negara lain, namun urusan dalam negeri juga harus dibenahi terlebih dahulu.

"Dalam situasi saat ini, yang pertama harus dirapikan dulu di dalam negeri adalah menutup peluang terjadinya penimbunan obat atau alat-alat kesehatan, termasuk oksigen" kata Sufmi Dasco Ahmad.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mendukung pabrik farmasi dalam hal ketersediaan bahan baku yang kabarnya sudah menipis. Jika kondisi Covid-19 terus seperti saat ini, ia mendorong pemerintah tidak malu-malu meminta bantuan vaksin sesegera mungkin ke negara-negara penghasil. (ys_soel)

Tags

Newsletter Signup

Silahkan isi Email anda disini untuk mengikuti berita terbaru dari Warta Pembaruan.

Posting Komentar