Menurut anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/9/2021), selain bertambahnya jumlah angka kemiskinan, sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan saat ini tidak pro rakyat miskin.
“Indikatornya terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya-miskin yang kian lebar, dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19,” katanya.
Ia mengatakan, sistem perekonomian yang sedang berjalan saat memang tidak pro rakyat miskin, terbukti jumlah golongan orang yang mampu bertambah jumlahnya, demikian juga jumlah rakyat miskin semakin bertambah.
Anggota DPR dari PAN ini menilai, ‘counter cyclical’ yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah. Idealnya, katanya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Semua fakta ini terkonfirmasi dari data yang dirilis BPS dan Bappenas.
Menurut Achmad Hafisz, dampak pandemi Covid-19, memang dirasakan semua lapisan masyarakat. Kondisi sangat berat terutama dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas menyebut, akibat pandemi Covid-19 ada 26 persen tulang punggung keluarga yang berhenti kerja dan 50 persen mengalami penurunan pendapatan.
"Ini artinya ada 10-14 persen orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan ketimpangan antara si kaya dan si miskin pada bulan Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381 persen," katanya.
Namun di sisi lain, ia menambahkan, justru ada peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas atau golongan mampu. "Harusnya, model pembangunan yang dibuat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya," katanya. (ys_soel)
