Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kongres Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ke IX telah dilaksanakan di Ambon pada awal bulan Maret 2021. Pada kongres tersebut, Dewan Pimpinan Nasional yang mulanya satu di bawah kepemimpinan M. Andrean Saefudin (hasil kongres ke VIII di Semarang), kini pecah menjadi dua, yaitu versi Permahi Saiful Salim dan Permahi Fahmi Namakule.
Waktu terasa cepat berlalu seperti angin, tak terasa namun terus berjalan. Kongres Permahi ke IX sampai sekarang hanya menyisakan impak negatif, yaitu perpecahan. Mereka membawa egosentris di dalam kepemimpinan yang sekelas nasional, dimana membawahi beberapa cabang di seluruh Indonesia.
Perpecahan hanya masalah egosentris dan kekuasaan saja. Padahal, kekuasaan membutuhkan konsep kehadiran. Yang mana pemimpin di Permahi harus hadir sebagai orang yang menderita (Leader is Ledjen) karena memang kodratnya. Dewan Pimpinan Nasional kini, terhitung 7 (tujuh) bulan sejak bulan Maret, tidak ada satupun yang mengadakan pelantikan dan rakernas.
Melihat keseriusannya dalam meraih jabatan, mereka serius untuk menduduki kursi kekuasaan sebagai ketua umum. Namun untuk menjadi pemimpin di DPN Permahi secara esensial, belum terlihat keseriusannya menjalankan roda organisasi yang besar, sekelas nasional.
Melihat hal yang demikian, sudah pasti masing-masing cabang merasa teriris dan menderita karena ketidakpastian dari pemimpin DPN Permahi. Agar organisasi tidak mengalami degradasi, maka membutuhkan solusi kritis dari para kader Permahi se-Indonesia. Istilah diam itu emas, disini tidak terpakai.
Maka dari itu, penulis melihat solusi untuk memecahkan persoalan di atas adalah melalui pernyataan sikap dari masing-masing cabang dan kemudian mengadakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) untuk menunjuk PJS yang dapat bertanggung jawab, visioner, dan menjunjung konstitusi organisasi Permahi. Daripada menunggu ketidakpastian, mari bergerak untuk kepastian kepemimpinan di DPN Permahi. Jika dibiarkan, bukan 'Permahi Progresif', namun 'Permahi Degradasi'
SALAM PERMAHI, PERMAHI JAYA!
Oleh: Muhammad Fachrul Hudallah (Ketua Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum DPC Permahi Semarang)
