Panitera Pengadilan Agama Brebes Diduga Berbohong Terkait Dugaan Pelanggaran Pegawai
Brebes, Wartapembaruan.co.id - Pengawasan publik terhadap aparatur pemerintahan, akurasi dan transparansi informasi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, Namun, indikasi manipulasi informasi yang dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama Brebes, berinisial JM menunjukan sebuah komplikasi serius dalam proses pengungkapan dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai negeri sipil.
Kejadian terjadi ketika wartawan ingin mengonfirmasi langsung kepada DP, seorang pegawai Pengadilan Agama Brebes aktif terkait dugaan pelanggaran kode etik yang mana DP diduga check-in bersama wanita bernama CD yang bukan istrinya, di Hotel Karlita yang berlokasi di Kota Tegal.
Namun, ketika wartawan meminta izin kepada JM untuk menemui DP guna klarifikasi, humas tersebut menyampaikan bahwa DP tidak berangkat karena sedang mengambil cuti selama empat hari.
Padahal fakta sebenarnya sangat bertolak belakang. DP tidak sedang cuti, melainkan memang berangkat Pernyataan J yang tidak sesuai kenyataan ini tidak hanya menimbulkan keraguan atas profesionalisme humas, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap transparansi institusi Pengadilan Agama Brebes.
Humas atau hubungan masyarakat merupakan bagian penting dalam lembaga pemerintahan. Fungsi utama humas adalah menjadi jembatan komunikasi antara institusi dengan media serta publik. Oleh karenanya, humas harus berdiri di atas prinsip integritas, memberikan informasi sebenar-benarnya, serta turut menjaga citra positif lembaga.
Namun tindakan Panitera JM yang menyampaikan informasi yang diduga palsu adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan etika profesi komunikasi dan bahkan merusak tatanan administrasi pemerintahan. Kepentingan publik untuk mengetahui fakta harus diutamakan demi menjaga kepercayaan dan akuntabilitas lembaga.
Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DP bermula dari adanya laporan bahwa DP melakukan check-in di Hotel Karlita bersama perempuan yang dikenal dengan nama C Berdasarkan ketentuan kode etik PNS yang mengatur perilaku pegawai di luarbiasa kantor, kegiatan seperti ini berpotensi melanggar norma luhur organisasi dan bisa dianggap merusak nama baik institusi.
DP check-in bersama wanita bukan istrinya itu berpotensi menimbulkan stigma negatif dan kerugian moral bagi Pengadilan Agama Brebes. Pelanggaran kode etik ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang agar nilai-nilai PROFESIONALISME tetap dijaga.
Transparansi dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk mendukung proses penyelidikan yang adil dan objektif, tetapi juga untuk menjaga keyakinan masyarakat terhadap institusi Pengadilan Agama Brebes sebagai lembaga yang terpercaya dan berintegritas.
Adanya kebohongan dari humas JM mengindikasikan ketidaksiapan institusi dalam mengelola isu internal dengan sebaik mungkin. Ini menjadi preseden buruk dan dapat menghambat upaya penegakan disiplin dan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, diduga institusi perlu mereview prosedur komunikasi internalnya dan memastikan bahwa setiap pegawai termasuk humas mampu menjalankan tanggung jawab dengan jujur dan profesional.
Sikap yang dilakukan oleh DP dan JM memiliki konsekuensi serius bagi Pengadilan Agama Brebes. Secara institusional, insiden ini menimbulkan beberapa dampak negatif:
Salah satunya, Masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat kehilangan kepercayaan terhadap Pengadilan Agama Brebes karena adanya indikasi pelanggaran dan ketidaktransparanan.
Bila pelanggaran seperti ini tidak ditindak tegas, hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk yang membuat pegawai lain merasa tidak ada konsekuensi dari pelanggaran kode etik.
Menyulitkan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik
Kebohongan atau informasi yang menyesatkan dari pejabat PA dapat memperumit proses pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pengawas internal.
Menghadapi situasi ini, pihak Pengadilan Agama Brebes harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan tegas:
Melakukan Pemeriksaan Internal Secara Menyeluruh
Melibatkan unit pengawasan internal untuk menelusuri fakta dan kebenaran kejadian dugaan pelanggaran oleh DP serta menginvestigasi peran Panitera JM dalam penyampaian informasinya yang tidak benar.
Mengambil Sanksi Disiplin yang Tepat
Bila terbukti DP melanggar kode etik dan JM diduga telah berbohong saat memberikan informasi, maka diperlukan tindakan disiplin sesuai aturan yang berlaku, guna memberikan efek jera.
Meningkatkan Pelatihan dan Pengawasan Etika PNS
Memberikan pembinaan dan pelatihan etika dan integritas secara berkala kepada seluruh pegawai sebagai langkah pencegahan agar tidak terulang.
Memperbaiki Manajemen Hubungan Masyarakat
Melakukan evaluasi fungsi humas dan memastikan bahwa setiap pegawai humas memahami pentingnya transparansi dan akurasi informasi.
Memberikan Keterangan Resmi kepada Publik
Membuka ruang bagi media untuk mendapatkan keterangan resmi yang objektif guna meredam spekulasi negatif.
Kasus ini menjadi pengingat tegas bagi seluruh pegawai negeri sipil bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap tindakan dan perilaku, baik di dalam maupun di luar institusi, harus mencerminkan integritas dan profesionalitas.
Selain itu, keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menjaga kehormatan pribadi dan institusi. Upaya menutup-nutupi atau memberikan keterangan tidak benar hanya akan membawa dampak yang lebih buruk dan mengancam karir seseorang.
Media massa menjalankan fungsi penting sebagai penyalur informasi publik sekaligus pengawas atas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus dugaan pelanggaran kode etik ini menjadi contoh nyata perlunya jurnalisme investigatif yang objektif dan bertanggung jawab.
Selain itu, masyarakat pun dapat berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan menyuarakan aspirasi dan mendukung lembaga pengawas agar menjalankan fungsinya secara optimal.
Dugaan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil DP di Pengadilan Agama Brebes yang melakukan check-in bersama wanita bukan istrinya di Hotel Karlita Kota Tegal, serta kebohongan yang diduga dilakukan Panitera JM saat memberikan pernyataan kepada wartawan, merupakan peristiwa yang memerlukan penanganan serius. Transparansi, integritas, dan profesionalisme harus menjadi Landasan utama dalam menyelesaikan persoalan ini.
Pengadilan Agama Brebes sebagai lembaga publik harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyikapi persoalan ini secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa ada upaya menutupi fakta maupun mengabaikan kode etik yang berlaku. Hanya dengan langkah-langkah tegas dan terbuka, diharapkan lembaga ini dapat memperbaiki citra dan meningkatkan kualitas tata kelolanya ke depan. (Tim)
