Anggaran Rp 4,7 Triliun Dipertanyakan, Mentan Diminta Buka Data
Zam Zam Mubarak ketika melakukan survey di kawasan pertanian Aceh Tengah
ACEH TENGAH, Wartapembaruan.co.id– Pernyataan Amran Sulaiman terkait kebutuhan tambahan anggaran Rp 4,7 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatra menuai respons dari kalangan muda di daerah terdampak.
Tokoh muda Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, mendesak agar Kementerian Pertanian membuka data secara transparan atas klaim kondisi lahan dan progres pemulihan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung DPR RI, Rabu (18/2/2026).
"Kita perlu mendesak Mentan membuka data terkait pernyataannya. Jangan hanya menyampaikan angka tanpa penjelasan teknis di lapangan," ujar Zam Zam dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Sebelumnya, Amran menyebut total kebutuhan anggaran pemulihan hingga 2027 mencapai Rp 4,7 triliun dan telah diajukan ke Bappenas serta Kementerian Keuangan. Ia juga menyampaikan kabar baik bahwa kondisi tanah pasca longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tergolong humus sehingga cukup subur untuk ditanami kembali.
Bahkan, pemerintah mengklaim telah mengirim penanaman untuk sekitar 39 ribu hektare lahan, dari total 94 ribu hektare sawah yang dilaporkan rusak.
Namun Zam Zam mempertanyakan klaim tersebut.
"Pernyataan Mentan harus diuji dengan data lapangan, bukan hanya asumsi. Pernyataan itu tidak 100 persen benar," tegasnya.
Menurutnya, kondisi di lapangan tidak sesederhana yang digambarkan. Ia menyebut pascabencana justru terjadi peningkatan patogen akibat endapan lumpur, bukan humus seperti yang disampaikan pemerintah.
"Pasca bencana terjadi kenaikan patogen karena adanya lumpur. Kalau debu yang ada tidak diintervensi, bisa berdampak pada ISPA dan mempercepat lahan menjadi kritis," katanya.
Ia juga menilai sebagian petani mulai kembali menanam bukan karena kondisi sudah ideal, melainkan karena terpaksa demi menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
"Masyarakat mulai menanam karena terpaksa, bukan karena semuanya sudah pulih," ujarnya.
Zam Zam mengingatkan agar penanganan yang keliru tidak berujung pada pemborosan anggaran. Ia menilai transparansi data menjadi kunci agar kebijakan pemulihan benar-benar tepat sasaran.
"Ini bukti tidak jelasnya penanganan pascabencana Aceh-Sumatra. Kalau perencanaan keliru, dampaknya bukan hanya gagal panen, tapi juga pemborosan anggaran triliunan rupiah," pungkasnya.
