Gabungan LSM dan Ormas Kepung Jembatan Lalan, Desak Bupati dan APH Usut Tuntas Penyebab Ambruk
MUSI BANYUASIN, Wartapembaruan.co.id – Gelombang protes atas tak kunjung tuntasnya perbaikan Jembatan Lalan kian membesar. Gabungan LSM, ormas, dan elemen masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Musi Banyuasin dan memastikan akan turun ke jalan pada 3 Maret 2026 di bawah Jembatan Lalan.
Aksi ini dipicu mandeknya perbaikan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga Kecamatan Lalan. Dalam surat tertanggal 19 Februari 2026, massa menyoroti aktivitas tongkang batubara yang disebut-sebut menjadi penyebab ambruknya jembatan, namun hingga kini masih beroperasi tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
“Aktivitas tongkang yang diduga menjadi biang kerusakan masih berjalan. Sementara masyarakat menanggung dampaknya setiap hari,” demikian isi surat tersebut.
Massa memperkirakan lebih dari 500 orang akan hadir. Sejumlah organisasi tercatat sebagai penanggung jawab, di antaranya GEMPITA, DPD LAN, LEGMAS Pelhut Muba, Cakar Sriwijaya, AWDI Muba, AKPERSI Muba, dan Media Advokasi.
Dalam tuntutannya, mereka mendesak:
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin segera menuntaskan perbaikan Jembatan Lalan dengan jadwal yang jelas, terbuka, dan terukur.
- Transparansi anggaran dan progres pekerjaan, serta audit menyeluruh proyek perbaikan.
- Penghentian sementara aktivitas tongkang batubara yang melintas hingga ada jaminan keselamatan dan kejelasan hasil investigasi.
- Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau menjadi penyebab ambruknya jembatan.
- Aparat penegak hukum menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik.
Aksi disebut akan berlangsung damai dan sesuai aturan perundang-undangan. Namun tekanan politik dan sosial terhadap Pemkab Muba dan aparat penegak hukum dipastikan menguat jika tuntutan tak segera direspons.
Jembatan Lalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalur vital ribuan warga. Ketika akses lumpuh dan tanggung jawab belum jelas, publik menuntut satu hal: kepastian dan keberanian menindak siapa pun yang bermain di balik kerusakan ini.
