Peserta dari berbagai instansi pemerintah yang hadir sebanyak 40 orang, antara lain BPOM, Pemerintah Kota Batam, BPS, Bea dan Cukai, Dinas Sosial, Dinkes, Disperindag, Kemenag, Lapas Batam, Dinas Kesehatan, Bapelitbang, Dinas Pariwisata, MUI, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Kesbangpol, Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Para peserta diberikan pembekalan tentang pengetahuan, pemahaman dan diajak peduli akan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungannya dalam upaya mencegah serta menanggulanginya.
Bimbingan Teknis (Bimtek) di Provinsi Kepri dipilih karena prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 tercatat cukup tinggi. Kategori pernah pakai narkoba sebesar 0,40% (setara 4.620 orang). Kategori setahun pakai narkoba sebesar 0,30% (setara 3.080 orang). Selain itu, di wilayah Provinsi Kepri terdapat 130 daerah rawan narkoba dari 417 Desa/Kelurahan. Jumlah tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan apabila warga masyarakat di Provinsi Kepri, khususnya di lingkungan pemerintah kurang peduli terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Guna mewujudkan program tersebut, Deputi Pemberdayaan Masyarkat BNN RI, Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A., dalam paparannya mengungkapkan beberapa strategi, antara lain _Soft Power Approach_ (berupa aktivitas pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba), _Hard Power Approach_ (dengan memfokuskan pada aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba) dan _Smart Power Approach_ (penggunaan teknologi informasi di era digital dalam upaya penanggulangan narkotika).
_Soft Power Approach_ merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI dengan memberikan pelatihan Bimtek kepada masyarakat, yang nantinya penggiat P4GN tersebut dijadikan sebagai kepanjangan tangan BNN.
Pelatihan lainnya yang sedang digaungkan, yaitu dengan membantu warga di daerah rawan narkoba dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, seperti membuat kerajinan tangan, membuat berbagai macam kue, budidaya jahe merah dan lain-lain.
"Pelatihan tersebut bukan hanya sekedar pelatihan saja, tetapi pelatihan kewirausahaan yang hasil produknya dibutuhkan oleh warga masyarakat sekitar sehingga tidak hanya memproduksi barang saja tetapi juga mudah ketika dijual di kalangan warga masyarakat maupun pelaku usaha", ujar Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A.
Selain itu, Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A., juga mengenalkan program Kota Tanggap Narkoba (KOTAN) yang merupakan suatu kebijakan dari BNN guna mendorong berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba.
"Kami berharap peran serta dari komponen masyarakat, khususnya di lingkungan pemerintah untuk berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan ketanggapan terhadap masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih narkoba", tutup Deputi Pemberdayaan Masyarakat. (ADR)
(Biro Humas dan Protokol BNN RI)
