Batubara, Wartapembaruan.co.id - Forum koordinasi keamanan industri Kuala Tanjung yang telah terbentuk pada 28 Oktober 2021 lalu di RJ Caffe, ternyata tak melenggang begitu saja. Pasalnya, keberadaan forum yang dibentuk berdasarkan perundingan berbagai perusahaan Kuala Tanjung ini, masih menuai kritik dari mahasiswa Batubara.
Menurut salah seorang mahasiswa Batubara, keberadaan forum koordinasi keamanan industri Kuala Tanjung harus punya dasar. "Karena ini menyangkut kawasan industri Kuala Tanjung, jadi rujukannya harus jelas bukan mengandalkan insiatif mereka,"kata Arwan Syahputra, yang juga anggota divisi advokasi FSB Nikeuba KSBSI Batubara, Kamis (18/11/2021).
Menurut Arwan, pembentukan forum keamanan industri itu tidak boleh sembarangan. Minimal ada perintah dari peraturan presiden, karena ini menyangkut objek vital nasional,"sebutnya.
Arwan mengapresiasi, adanya i'tiqad baik forum koordinasi keamanan itu untuk menjaga kawasan industri Kuala Tanjung, namun dalam negara hukum menurutnya, semua ada prosedur.
Ia mengakui, mengenai percepatan kawasan industri Kuala Tanjung ada rujukan melalui Perpres no 81 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung. Namun Perpres tersebut tidak memerintahkan membentuk forum koordinasi keamanan industri.
"Jadi selain kita anggap tidak ada rujukan, forum ini juga tidak terlalu substantif untuk kawasan industri, karena saat ini yang harus difokuskan kawasan industri, bagaimana perluasan lahan berjalan dengan baik. Jadi titik fokusnya tidak pecah,"pungkasnya.
Keberadaan forum koordinasi keamanan industri Kuala Tanjung juga dianggap seolah tidak percaya dengan aparat keamanan yang sudah ada. "Kan kita sudah ada polres Batubara, dan juga TNI bahkan ada juga posnya disana, jadi untuk apa lagi forum ini. Karena saya yakin, namanya kawasan industri dan objek vital nasional meski dijaga oleh aparat, jadi tak perlu bentuk-bentuk forum koordinasi keamanan seperti itu,"cetus Arwan.
Arwan juga mempertanyakan, terkait rujukan pembentukan forum itu, kemudian siapa yang bertanggungjawab dan mengeluarkan SK. Bahkan pihaknya khawatir adanya forum koordinasi keamanan ini, nantinya bisa saja membuat persepsi lain ditengah masyarakat.
"Dan kita juga pertanyakan pembentukan forum ini, apa sudah musyawarah dulu kepada Forkompinda Batubara, ini terkesan pemerintah kami diBatubara tak dihargai, karena pertemuan pembentukannya saja di Caffe bukan di Aula Bupati/aula pemerintahan,"ucapnya
Mahasiswa satu ini juga berharap, forum koordinasi keamanan industri Kuala Tanjung ini ditinjau ulang. "Dan juga kita akan mengirimkan surat keberatan, Minimal Presiden harus menegur seluruh kepengurusan forum ini, karena kami anggap ini tidak punya dasar, dan terlalu ambisius,"ungkapnya
"Dengan berbagai alasan itu, kami ingatkan tidak seharusnya forum koordinasi keamanan industri Kuala Tanjung itu untuk ada,"tandasnya
