Aktivis Muda NTT Martinus Jaha Bara Tolak Keras Rencana Merumahkan 9.000 PPK di NTT
NTT, Wartapembaruan.co.id – Aktivis muda Nusa Tenggara Timur (NTT), Martinus Jaha Bara, menyatakan penolakan keras terhadap rencana merumahkan sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah NTT. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang keluar dari jerat kemiskinan.
Menurut Martinus, keputusan untuk merumahkan ribuan PPPK harus dipertimbangkan secara matang dan tidak boleh dilakukan tanpa jaminan keberlangsungan hidup bagi para pegawai yang terdampak.
“Yang akan dirumahkan ini apa sudah terjamin hidupnya? Lalu yang baru membutuhkan nafkah bagaimana? Apakah yang dirumahkan tidak butuh makan, tidak punya keluarga yang harus dinafkahi?” tegasnya dalam keterangan pers, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko memperburuk kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan data nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, bahkan berada di urutan kedua secara nasional dalam beberapa periode terakhir.
Martinus menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah, bukan justru mengurangi tenaga kerja yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan publik.
“NTT masih berjuang keluar dari status daerah termiskin. Mestinya pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Bukan malah membuat kebijakan yang berpotensi menambah angka pengangguran,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah maupun pusat untuk membuka ruang dialog bersama para PPPK dan perwakilan masyarakat sebelum mengambil keputusan final. Menurutnya, transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Jangan sampai kebijakan ini melukai rasa keadilan masyarakat. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Martinus berharap rencana tersebut dapat ditinjau kembali dan pemerintah lebih mengedepankan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat NTT secara menyeluruh.
