"Sudah berulang kali dikatakan bahwa pelindungan data pribadi itu penting, jadi hal-hal seperti ini, seperti sertifikat vaksin Pak Jokowi beredar di media sosial (jangan terjadi lagi)," kata Sufmi Dasco di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, DPR menerima banyak keluhan mengenai aplikasi PeduliLidungi yang memuat data pribadi dan sertifikat vaksin masyarakat.
Sufmi Dasco juga mengutip janji Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR dan menyampaikan bahwa aplikasi tersebut akan terus disempurnakan.
"Dalam keterangannya sebelumnya Menteri Kesehatan di Komisi IX bahwa data atau aplikasi PeduliLindungi itu terus di-progress untuk disempurnakan, karena sambil ber-progress sambil kemudian diimplementasikan ke masyarakat," kata Sufmi Dasco.
Sebelumnya diberitakan, NIK Presiden Joko Widodo beredar di dunia maya. Informasi itu menjadi perbincangan warganet karena menampilkan NIK secara lengkap, yakni 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.
Data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi. Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.
Hasil pengecekan itu kemudian diunggah di Twitter dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan hal tersebut. Dia berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus. "Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa," katanya.
Adapun DPR kini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), tetapi RUU itu mandek karena belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai lembaga pengawas data pribadi.
Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mendapat informasi terkait beredarnya NIK Presiden Joko Widodo pada Kamis (2/9/2021) malam.
Budi mengatakan, tak hanya NIK Presiden Jokowi, data para pejabat juga tersebar dan saat ini sudah dirapikan dan ditutup.
"Memang tidak nyaman, itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tersebar. Kita menyadari itu, sekarang kita akan tutup data para pejabat," kata Menkes saat melakukan konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).
Ia menambahkan, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk melakukan pengecekan, apakah seseorang sudah divaksinasi atau sudah dites Covid-19 dan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas.
Menurutnya, pemanfaatan NIK seseorang tidak etis karena merupakan hak pribadi dan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Kalaupun kita kebetulan tahu tapi kan ini sifatnya pribadi, secara budaya dan negara hukum kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," katanya. (ys_soel)
